Harian Umum Radar Karawang
Perekaman Jadi Bukti Hak Pilih
Fri, 20 Apr 2018 10:30:00 +0000
Bukan Cuma Suket Terdaftar yang Manual Juga Berlaku 

KARAWANG, RAKA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang mendesak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar bergerak cepat melakukan perekaman Kartu Tanda Pendudukan Elektronik terhadap warga yang belum melakukan perekaman. 
"Daftar Pemilih Tetap itu kuncinya ada di pemilih yang harus ber KTP-el. Tetapi persoalaannya sampai saat ini belum semuanya punya," tandas Ketua Komisi Pemilihan Umum Riesza Affiat kepada Radar Karawang, Kamis (19/4). Riesza mengatakan itu dalam agenda rapat pleno daftar pemilih tetap Kabupaten Karawang terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di kantor KPU Karawang. 
Dikatakan Riesza, jika mengacu data yang dimiliki KPU sampai saat ini yang belum melakukan perekaman terdata mencapai 33 ribu lebih. Jumlah itu berdasarkan data lapangan hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan komisi tersebut. Tetapi informasi menyebutkan jumlah itu menyusut hingga tersisa 10 ribu lebih. "Berdasarkan data yang masuk jika mengacu kepada data base sudah ada yang masuk ke DPT dari yang sudah perekaman tetapi ada juga yang belum direkam," ujarnya.
Riesza menambahkan, dari proses pengerjaan yang dilakukan KPU memang mengalami kesulitan, namun pihaknya optimis jika dari yang belum terdaftar itu akan selamat sebagai pemilih. "Kita yakin data yang ada saat ini akan selamat dan memastikan sebagai pemilih," ujarnya.
Karena dari catpil yang telah mengeluarkan baik Surat Keterangan (Suket) pengganti KTP el dan Suket manual itu ternyata keduanya berlaku saat dilakukannya pencoblosan. "Catpil saat mengeluarkan data suket itu sah menjadi pemilih, meskipun ketentuan perekaman belum bisa," ujarnya sambil menyebutkan jika dirinya optimis yang belum melakukan perekaman itu bisa terselamatkan pada hari pelaksanaan pencoblosan.
Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Panita Pengawas (Panwas) Kabupaten Karawang, Kurisn Kurniawan SE menyamapaikan, jika data yang terakhir diterimanya, warga karawang sampai saat ini yang belum melakukan perekaman mencapai 8.496 orang, dari hasil sebelumnya 33 ribu lebih. "Yang belum perekaman ada sebagian yang masuk data base DPT. Mesti begitu kita tetap berupaya terus mendorong KPU agar capil meningkatkan lagi pelayanan perekaman," ujarnya.
Kurniawan juga menambahkan jika hasil perekaman menjadi dasar pemilih menggunakan hak pilihnya di Pilgub mendatang. "Untuk yang punya Suket baik yang telah mendapatkan penunggalan maupun manual itu boleh digunakan, asal ada bukti jika yang bersangkutan telah melakukan perekaman," ujarnya. (apk)
515 Siswa Penghafal Alquran Diwisuda
Fri, 20 Apr 2018 10:00:00 +0000
KUTAWALUYA, RAKA- Dipadukan dengan memperingati Isra Mikraj, 515 siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kutawaluya melangsungkan prosesi wisuda penghafal ayat suci Alquran. 471 siswa penghafal surat Yasin, dan 44 siswa penghafal juz 30.
Kemampuan hafalan siswa mulai dari siswa kelas 7, 8, dan 9 tersebut hasil dari pembiasaan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Setiap setengah jam sebelum melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), siswa diberikan waktu untuk membaca ayat-ayat suci Alquran. Meskipun pihak sekolah tidak menekankan kepada siswa untuk menghafalnya, karena terbiasa dibaca, setengah dari jumlah siswa SMPN 1 Kutawaluya mampu membacanya tanpa melihat teks.
Dikatakan Kepala SMPN 1 Kutawaluya, Daud Hudawi, pembiasaan yang dilakukan oleh pihak sekolah bukan hanya pada tataran literasi, atau membaca buku yang telah disediakan. Sebelum jam pelajaran dimulai, siswa diberi waktu setengah jam untuk membaca Alquran, mulai dari surat Yasin dan juz 30 kitab suci Alquran. "Prosesi wisuda ini untuk mereka yang sudah berhasil menghafal surat Yasin dan 1 juz di juz terakhir," ucapnya, kepada Radar Karawang.
Dari jumlah siswa kurang lebih 1.400, setengah dari jumlah tersebut sudah bisa menghafal ayat suci Alquran meskipun ayat-ayat pendek. Sedangkan sisanya, meskipun sudah kelas 9 dan belum menghafal salah satu kirteria tersebut, belum bisa diikutsertakan dalam acara prosesi wisuda. Secara tidak langsung akan memicu mereka yang belum mampu menghafal.
Lebih lanjutnya, daya tangkap dan kecerdasan siswa alangkah lebih baik ditempa sejak dini. Dengan diberikan pembiasaan membaca Alquran setengah jam sebelum KBM, selain bisa mengasah kemampuan mereka dalam menghafal, kemampuan membaca mereka juga akan lebih meningkat. "Kita juga siapkan perpusattakaan deng berbagai macam bacaan, mulai dari fiksi, roman dan novel. Ternyata mereka malah meminta judul-judul buku baru untuk di baca," ujarnya. (rok)
SMPN 1 Kutawaluya Punya Lima Sekolah Binaan
Fri, 20 Apr 2018 09:30:00 +0000
KUTAWALUYA, RAKA- Sebagai sekolah model, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kutawaluya melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk 5 SMPN wilayah 3 Rengasdengklok melalui 5 siklus SPMI.
Menurut Kepala SMPN 1 Kutawaluya, Daud Hudawi, program SPMI ini merupakan tahun kedua, setelah sebelumnya SMPN 1 Kutawaluya mencoba membuat sekolahnya menjadi sekolah SPMI atas penunjukan dinas pendidikan dan atas kepercayaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Bahkan sudah melakukan ekspose dan pameran-pameran. Setiap sekolah model mempunyai sekolah binaan yang disebut sekolah imbas. 5 SMPN ini yakni SMPN 2 Kutawaluya, SMPN 2 Rengasdengklok, SMPN 3 Rengasdengklok, SMPN 1 Batujaya, dan SMPN 1 Cibuaya ini merupakan sekolah imbas dari SMPN 1 Kutawaluya agar bisa mengikuti jejak SMPN 1 Kutawaluya menjadi sekolah model. "Dan itulah sekolah imbas kami sebagai sekolah model, dan kami diberikan tugas untuk mendampingi 5 sekolah tersebut agar menjadi sekolah model," kata H Daud, kepada Radar Karawang.
Sedangkan, ada 16 sekolah model yang berada di Kabupaten Karawang mulai dari 10 S, 4 SMP, 1 SMA, dan 1 SMK. Kegiatan tersebut berjalan 2 hari mulai dari, Kamis (19/4) kemarin hingga Jumat saat ini yang dinamakan In dengan menghadirkan 2 orang setiap perwakilan dari sekolah imbas, 10 pembimbing, dan 2 pengawas. "Untuk saat ini 10 orang perwakilan sekolah diberikan materi, agar bisa menjadi sekolah model," ucapnya.
Sementara pada bulan Mei mendatang, pelaksanaan di sekolah masing-masing atau dinamakan On, di mana selanjutnya sekolah imbas tersebut bisa melaksanakan tugasnya selama melakukan program SPMI saat ini. "Kita hanya menjadi pembimbing, sejauh mana mereka melaksanakan tugasnya," tegasnya.
Dan hal ini merupakan kewajiban bagi setiap sekolah, yang nantinya 5 sekolah imbas SMPN 1 Kutawaluya ini bisa menularkan kembali kepada sekolah lain untuk menjadi sekolah model.
Sementara menurut Rifky Majid, salah satu peserta SPMI dari SMPN 2 Rengasdengklok mengatakan, kegiatan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Bahkan akan terus berlangsung sebelum sekolah lain menjadi dan mencontoh sekolah model. "Jadi semua sekolah harus mengikuti program ini, supaya bisa mengikuti jejak kerapihan sekolah model. Seperti MLM, mengakar hingga semua sekolah bisa terlaksanakan," terang dia. (rok)
Ijazah Siswa Terancam Tanpa Tanda Tangan
Fri, 20 Apr 2018 09:00:00 +0000
TELAGASARI, RAKA - Setelah berkabung selama sepekan terakhir sesudah kepala sekolahnya, Drs H Salmon meninggal dunia, Kamis pekan lalu, kini Manajemen Madrasah Aliyah (MA) Ghoyatul Jihad menjalin koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan pihak yayasan terkait pengganti kepala madrasah tersebut.
Wakamad Kesiswaan MA Ghoyatul Jihad, Tatan Bustanul Arifin mengatakan, seminggu terakhir jabatan Kepala Madrasah kosong karena ditinggal almarhum Salmon yang sudah memimpin MA ini selama 20 tahun terakhir. Karena penandatanganan ijazah mendesak harus ada pejabat definitif, pihaknya berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Kemenag dan Yayasan untuk pengisian jabatan Kepala Madrasah nanti penggantinya.
Meskipun demikian, Yayasan memiliki kewenangan lebih untuk menentukan siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan Kamad Aliyah ini. Bisa di internal PNS MA Ghoyatul Jihad yang ada, atau juga dari non PNS maupun dari eksternal. "Karena mau tandatangan ijasah nanti, maka perlu ada Kamad baru untuk pengisiannya," katanya.
Bendahara MA Ghoyatul Jihad Irma mengatakan sosok Kamad Drs H. Salmon adalah figur yang tanpa sekat, baik pada guru maupun siswa-siswinya. Selama memimpin MA, banyak hikmah ketekunan yang harus diwariskan kepada penggantinya. Sebab beliau wafat saat UNBK selesai Kamis lalu. Terlepas hal itu, ia jamin segala bentuk administrasi, pelaporan dan pengelolaan sekolah dan siswa MA Ghoyatul Jihad tetap berjalan normal seperti biasa, walaupun selama seminggu terakhir suasana Madrasah masih berduka.
"Seminggu suasana sekolah masih berkabung, tapi kegiatan dan program madrasah tetap harus berjalan normal," pungkasnya. (rud)
Berkas Bangub Lemahkarya Dibilang Hilang
Fri, 20 Apr 2018 08:30:00 +0000
TEMPURAN, RAKA - Pemerintah Desa Lemahkarya menuding aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat teledor, sehingga mengakibatkan berkas pengajuan Bantuan Gubernur (Bangub) yang diajukan desa itu hilang. Sementara tiga desa yang sama waktu pengajuannya saat ini bangubnya sudah cair. 
"Desa lainnya yang sama waktu mengajukannya yaitu Cikuntul, Sumberjaya dan Purwajaya justru sudah cair lebih dulu bangubnya. Makanya kami merasa berkas pengajuan yang kami ajukan selama ini hilang di provinsi Jawa Barat," ucap Kades Lemahkarya, Ento Tohir, Kamis (19/4).
Sudah cairnya bangub Desa Cikuntul, Sumberjaya dan Purwajaya, menurut Ento bukti kalau pemerintah desanya lebih dilu mengajukan berkas bangubnya ketimbang desa lainnya di Tempuran. "Lemahkarya bersamas Cikuntul, Sumberjaya dan Purwajaya merupakan desa-desa perdana yang mengajukan bangub 2018. "Padahal format pengajuan, berkas dan lainnya yang kami ajukan sama dengan desa lainnya. Tetapi anehnya sampai saat ini BanGub yang besarannya Rp 115 juta per tahun itu belum juga turun," ucapnya.
Wajar, sebut Ento, dirinya curiga bahwa berkasnya selama ini khawatir tidak masuk ke Meja DPMPD Provinsi sehingga biro keuangannya tak kunjung mencairkannya. Atas dasar itu, dirinya berupaya memastikan alasan belum dicairkanya BanGub tersebut langsung ke Bandung Senin lusa. "Masa desa lain cair kita enggak, kan mengajukannya sama waktu dan formatnya, kalau ada kesalahan kenapa tidak dibalikin lagi," tandasnya.
Lebih jauh ia menambahkan, Senin ini akan dipastikannya lebih jauh ke Bandung, karena ia merasa satu-satunya  desa di Karawang yang belum cair bangubnya padahal pengajuannya paling pertama. "Pokoknya kita mau kepastiannya, karena merasa kok satu-satunya desa yang bangubnya belum cair," katanya.
Sementara Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Tempuran Zaenal Romli mengatakan, dirinya yang juga Kades Tempuran mengakui bahwa desanya juga belum cair BanGubnya, karena dirinya sadar ajuannya agak terbelakang. Tapi bagi Desa Lemahkarya, sebut Zaenal, mengajukan lebih dulu yang seharusnya seangkatan bareng desa lainnya cair, seperti Cikuntul, Sumberjaya dan Purwajaya.
Sangat wajar, jika Kades beranggapan bahwa ajuan dan berkas BanGub tersebut hilang, apalagi saat penyerahan berkas ajuan ke Provinsi, tidak ada berita acara atau disposisi sebagai bukti bahwa benar ajuan tersebut sudah sampai dan masuk. Sehingga hal itu menjadi lemah karena desa tidak punya bukti bahwa surat dan berkas ajuan itu sudah disampaikan, jika sewaktu-waktu DPMPD Jabar menyebut berkasnya hilang. "Selama ajuan, tidak ada berita acara penyerahan berkas, kalau didanai bilang hilang, kita juga gak punya bukti kan," Ungkapnya. (rud)
Jelang Ramadan, Miras Dibersihkan
Fri, 20 Apr 2018 08:00:00 +0000
KLARI, RAKA - Menjelang bulan suci Ramadan jajaran kepolisian mulai kembali giat melaksanakan operasi miras di sejumlah wilayah. Tak tanggung untuk mengantisipasi beredarnya kembali penjualan minum keras bukan hanya dilalukan oleh petugas kepolisian saja namun juga Satpol PP juga ikut turun tangan.
Seperti yang dilakukan oleh Satuan Pramong Praja (Satpol PP) di wilayah Kecamatan Purwasari, Darim mengatakan, bahwa sampai saat ini pihak kepolisian beserta Satpol PP sudah rutin melaksanakan kegiatan operasi miras di sejumlah wilayah yang ada di Purwasari. Meski operasi yang dilakukan hanya bersifat himbauan namun diharapkan mampu menjaga kebersihan lingkungan terutama saat memasuki bulan suci Ramadan. "Untuk pembersihan lingkungan menjelang bulan Ramadan sudah mulai kita lakukan dari sekarang," terangnya.
Pertama, tambah Darim, para penjual minuman keras di warung-warung jamu diberikan himbauan terlebih dahulu untuk tidak sampai melakukan jual beli minuman keras saat bulan suci nanti. Kedua jika mereka masih ditemukan beroperasi memperjual belikan minuman keras, terpaksa akan diamankan dan penjual sendiri bisa dikenakan sanksi. "Himbauan terlebih dahulu, kedua kita akan lakukan aksi dengan beroperasi," tuturnya.
Tercatat kata dia, penjualan minuman keras di wilayah Purwasari masih paling tinggi diantara wilayah lainnya. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah lokasi penjual miras yang berkedok jamu di sepanjang jalan. Berdasarkan hasil operasi yang sering dilalukan rata-rata mereka penjual jamu memperjual belikan minuman keras dengan cara sembunyi-sembunyi. "Jumlah warung jamu di wilayah Kecamatan Purwasari lebih dari 10 kios dan rata-rata mereka menjual minuman keras yang di simpan di belakang toko," akunya.
Berdasarkan hasil operasi yang sering dilakukan para penjual mengaku mengambil pasokan minuman  keras di wilayah Cikampek. Tak hanya penjual jamu bahkan saat ini banyak toko besar yang menjual minuman keras. "Beberapa toko besar juga menjual minuman keras di Purwasari, bahkan pernah ditemukan ditimbun di ruangan rumah," ucapnya.
Hal serupa juga disampaikan Kapolsek Purwasari, Iptu Rigel Suhakso,SH, bahwa program operasi keliling yang dilakukan rutin setiap hari ini merupakn perintah Kapolri menjelang bulan suci Ramadan. "Bukan seminggu lagi tapi setiap hari kita operasi," terangnya. (yna)
Honor BPD Naik Rp150.000
Fri, 20 Apr 2018 07:30:00 +0000
BPD Diminta Perbaiki Kinerja

PURWASARI, RAKA - Kabar baik bagi anda yang menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pasalnya, honor BPD yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) di tahun 2018 ini mengalami kenaikan sebesar Rp150.000. Hal itu disampaikan diacara sosialisasi ADD yang digelar di aula Kecamatan Purwasari, Kamis (19/4) kemarin.
Kasi Pemerintahan Kecamatan Purwasari Syahrul menyampaikan, dalam sosialisasi ADD tahun ini tidak ada yang berubah dalam aturannya, sama seperti tahun 2015 lalu. Namun ada yang berbeda dari penggunaanya yaitu tentang anggaran yang diperuntukan BPD. "Tidak ada yang berbeda hanya alokasi anggaran untuk BPD aja naik menjadi Rp750.000 sebelumnya Rp600.000," terangnya.
Dari hasil tersebut setiap BPD di masing-masing desa diharapkan mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebaik mungkin. Jangan sampai kata dia dengan adanya kenaikan anggaran tidak memberikan hasil yang baik untuk desanya. "Bisa berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya saja sebagai BPD dan menjalankan amanah," ungkapnya.
Tak hanya itu, dia juga mengajak kepada para perangkat desa lainnya untuk bisa memaksimalkan kinerjanya dengan sebaik mungkin. Jika upah yang diberikan tidak seimbang dengan gaji tenaga kerja buruh yang berada di perusahaan. "Namanya juga tenaga kerja pelayanan di desa, masih jauh kalau harus dibandingkan dengan upah kerja di pabrik," terangnya.
Disamping itu, dengan kabarnya tuntutan upah kepala desa yang ingin meningkat juga akan berpengarus pada perangkat desa lainnya, karena dalam aturan juga sudah dijelaskan ketika upah kepala desa naik secara otomatis upah perangkat desa naik. "Upah perangkat desa 75 persen dari gaji siltap kepala desa, kalau naik ikut naik," jelasnya.
Sementara salah satu BPD yang ada di wilayah Kecamatan Purwasari, Sukarno BPD Desa Tamelang mengatakan, turut berbahagia jika upah BPD sendiri ikut dinaikan. "Ya baguslah kalau seperti itu, jadi tersejahterakan juga walaupun kecil," akunya. (yna)
TPS Liar Dekat SDN Pucung III Dipagar
Fri, 20 Apr 2018 07:15:00 +0000
KOTABARU, RAKA - Keluhan yang sebelumnya disampaikan oleh warga Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pucung III terkait sampah yang menggunduk tidak jauh dari lingkungan sekolah akhirnya di bersihkan. Bukan hanya itu, lahan yang dijadikan tempat pembuangan sampah (TPS) itu juga dilakukan pemagaran.
Jubaedah, orang tua siswa SDN Pucung III mengatakan, jika pemagaran lahan kosong yang sebelumnya terdapat tumpukan sampah tersebut, sudah berlangsung cukup lama. Dengan demikian kebersihan lingkungan lebih terjaga dan ancaman penyakit terhadap anak juga bisa terjaga. "Sekarang mah sudah bersih, terus dipagar juga dilarang buang sampah. Jadi udah tidak kecium bau lagi," ungkapnya, kepada Radar Karawang di lokasi, Kamis (19/4).
Sehingga, kata dia, kini tidak lagi ada rasa khawatir terhadap kesehatan siswa yang ada di sekolah ini. Karena persoalan lingkungan sudah teratasi. "Iya kita jadi tenang," ucapnya.
Hal senada disampaikan, pemilik warung kopi yang berada di depan tumpukan sampah Asep, menurutnya, pembersihan sampah yang sebelumnya menggunung di lingkungan tidak jauh dari sekolahan tersebut, dilakukan sejak 2 bulan lalu. Hal itu tidak hanya sampah yang dibersihkan. Akan tetapi, lahan kosong tersebut dipagar di sekelilingnya. "Jadi biar tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan, lahan kosongnya dipagar sama pihak desa," katanya.
Dia menambahkan, dengan dilakukannya pemagaran tersebut kini aroma bau busuk serta keelokan lingkungan dapat terjaga dengan baik. "Jadi lebih bersih, dan katanya sih ini lahan kosong akan dibangun rumah gitu," tandasnya. (ian)
Kampung Wirausaha Tidak Jelas
Fri, 20 Apr 2018 07:00:00 +0000
Launching oleh Bupati dan Hipmi Hanya Seremonial

KOTABARU, RAKA - Keberadaan usaha rumahan di wilayah Kampung Krajan RT 02/02, Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, terancam gulung tikar. Pasalnya, meski sebelumnya sudah dideklarasikan sebagai Kampung Wirausaha Binaan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kabupaten Karawang. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada kejelasan tindak lanjut atas program tersebut.
"Dulu itu, di Kampung kami hampir setiap rumah membuka usaha pembuatan topi. Tapi sekarang hanya tinggal beberapa saja yang masih mempertahankanya," ujar Suryana Pemilik Konveksi Topi di wilayah Cariu Bandung, Desa Wancimekar, kepada Radar Karawang, Kamis (19/4).
Meski sebelumnya, telah di launchingkan Kampung Wirausaha di desanya melalui kerjasama dengan Hipmi Kabupaten Karawang. Akan tetapi, realisasinya hingga saat ini masih belum dirasakan bahkan tidak jelas. Padahal, tidak sedikit warga di wilayah ini berprofesi sebagai perajin. "Lah itu mah simbolis doang kayaknya. Apanan sampe sekarang Kampung Wirausaha, yang katanya mau di bina tidak ada kelanjutannya," katanya.
Lebih parahnya, lanjut Suryana, meski sudah lama membuka usaha di bidang pembuatan topi, belum pernah ada pendataan dari pihak desa, untuk berperan membantu beragam persoalan yang sering dihadapi oleh para pengusaha rumahan ini. "Sampai sudah 2 tahun lebih saya buka usaha ini, belum ada pendataan pemilik usaha konveksi topi ataupun bisa tercatat sebagai kelompok usaha kecil menengah di daerah ini," ucapnya.
Padahal, kata dia, untuk mempertahankan para pengusaha rumahan, keterlibatan pemerintah setempat begitu diharapkan terutama dalam hal pemasaran. "Kalau pun memang bisa di data lah dulu. Karena kan usaha-usaha seperti ini yang dilakukan warga bisa jadi aset desa, dan jika sudah disahkan sebagai Kampung Wirausaha lalu gimana kedepannya ini, tidak ada kejelasan gini," cetusnya.
Dia berharap, peranan pemerintahan desa di bidang usaha rumahan sangat penting. Karena, tidak sedikit pengusaha konveksi di wilayah Wancimekar mulai gulung tikar. "Apalagi sekarang cari tenaga pekerja susah. Saya berharap adanya solusi dari desa persoalan bagaimana untuk mempertahankannya, kendala itu kita sulit memarketkan produk kita dan juga sulit bisa membeli bahan-bahannya," katanya.
Hal senada disampaikan Solihin (20), buruh perajin topi, baginya, meski sudah tidak banyak pemilik usaha topi di wilayahnya. Namun dirinya masih dapat memiliki penghasilan dari kemampuannya dalam pembuatan topi. "Kalau seminggu saya dapat Rp500.000 upahnya, itu juga tergantung berapa banyak topi yang kita hasilkan," pungkasnya. (ian)
Polisi Tidur Dipasang Demi Alasan Keselamatan
Fri, 20 Apr 2018 06:30:00 +0000
KARAWANG, RAKA - Alasan keselamatan menjadi dasar pembuatan polisi tidur atau bumper. Dengan alasan itu juga, ketika dinas terkait dianggap tidak peka untuk menyelamatkan dari ancaman kecelakaan, masyarakat berinisiatif menyelamatkan dirinya dengan memasang polisi tidur. Terlebih dengan alasan tingginya angka kecelakaan di ruas jalan bersangkutan.
Untuk itu Dinas Perhubungan (Dishub) diminta peka mencermati persoalan tersebut. Paling tidak melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Termasuk sosialisasi pentingnya memasang rambu-rambu lalulintas di titik-titik rawan kecelakaan untuk dipatuhi oleh masyarakat.
Kasi Trantib Kecamatan Karawang Barat Ave Maman SH, ketika menyinggung perihal tersebut menyampaikan ketika masyarakat akan membuatkan polisi tidur memang harus mendapatkan rekomendari terlebih dahulu dari Dishub. "Bukan kita tidak mendukung masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah mengenai fasilitas umum, terutama menjaga anak-anak dari ancaman kendaraan saat di jalanan. Kita pengennya masyarakat juga taat hukum," ucapnya.
Ave mengakui, selama bertugas di Karawang Barat belumn ada satupun yang melakukan izin untuk pembuatan polsi tidur. Walaupun dasar pembuatan itu demi keselamatan, terang Ave, minimal warga bilang kepada aparat agar diketahui dan diperbolehkan atau tidaknya dibuatkan polisi tidur.
Sementara itu, Kadishub Arief Bijaksana Maryugo ketika diminta pernyataannya terkait polisi tidur hanya mengatakan jika polisi tidur atau bumper apabila masyarakat mau membuatnya harus minta rekomendasi terlebih dahulu ke Dishub untuk dilakukan kajian akan faktor keselamatan dan lalinnya. "Kecuali bumper itu dipasang bukan di jalan umum," ucapnya Via pesan singkat.
Dilanjutkan Arief, jika mengacu terhadap sanksinya sudah pasti ada yakni akan dilakukan pembongkaran. Hanya saja sejauh ini belum pernah dilakukan. "Bumper atau garis kejut tujuannya untuk peringatan keselamatan, kalau ada bumper yang dibuat tanpa rekom dishub dan mengakibatkan kecelakaan itu bisa berakibat pidana," papar dia, tanpa menyebutkan jika polisi tidur itu dicabut kemudian ada anak yang tertabrak mobil apakah itu juga termasuk tindak pidana. (apk)

Awas, Batu Belah di Atas Truk
Fri, 20 Apr 2018 06:15:00 +0000
TELUKJAMBE BARAT, RAKA - Kekhawatiran tertimpa batu belah ketika mengendarai mobil di belakang truk yang sedang melintas di jalan utama Badami Loji di perlintasan Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, kembali diungkapkan. Apalagi bak truk-truk sarat material bangunan itu tanpa penutup, sehingga kemungkinan material terjatuh ketika melintasi jalan berlobang dan berkeroak lebih besar. 
"Saya khawatir kalau melintasi jalan berlobang truknya kan jadi oleng. Dalam kondisi begitu batu-batu yang ada di bak truknya otomatis berubah posisinya. Takutnya,
ada materialnya terjatuh yang terjadi pasti mengenai pengguna jalan yang di belakangnya. Bisa saja hal itu terjadi," ucap Samsudin (44) sopir minibus asal Kabupaten Bekasi, belum lama ini.
Samsudin merasa ngeri jika berada tepat di belakang truk pengangkut material yang kelebihan beban angkut dan membawa material keras, seperti batu belah dan pasir karena khawatir barang bawaannya bisa saja terjatuh.
Aktifitas truk pengangkut material tanpa penutup di jalan utama Badami Loji itupun dipermasalahkan Asmawi (38) warga Desa Wanakerta, Telukjambe Barat. Dia melah  mengingatkan pemerintah agar menyediakan petugas yang mengatur perihal beban angkut. Selama ini jalur Karawang Selatan memang jalur truk-truk yang kelebihan beban. Sayangnya, sampai saat ini tidak ada petugas yang mengawasi perihal tersebut.
Diakuinya kelas jalan pun kini merupakan polemik yang belum jelas bagaimana solusi ke depannya. "Hampir setiap hari jalan dilalui truk-truk berat dengan beban sepertinya melebihi tonase. Sayangnya dinas yang berkompeten di bidang itu tidak ada yang mengawasi, sehingga seperti santai adanya. Bahkan seperti seenaknya saja, dan persoalan jalan pun hingga kini belum ada kejelasan apakah jalan Karawang Selatan kelas 2 atau kelas 1, karena selama ini didominasi oleh truk-truk besar," kesalnya.
Sementara Kurnaedi (38) tokoh pemuda Desa Wanakerta juga mengingatkan Pemerintah Karawang supaya serius menyikapi aktifitas truk-truk sarat material membahayakan di lintasan Badami Loji. Terlebih tidak sedikit truk-truk yang melintas tanpa penutup bak. Kondisi ini amat berbahaya jika menimbang keadaan jalan di lintasan itu yang berlobang dan banyak keroakannya. "Mestinya truk dengan muatan terlalu berat tidak boleh melintas, tapi ini seperti dibiarkan," tandasnya. (ari)
Satpol PP Target Ramadan Nol PKL
Fri, 20 Apr 2018 06:00:00 +0000
PURWAKARTA, RAKA - Menjelang bulan Ramadan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) rutinkan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di sekitar swalayan Yogya sampai terusan Jalan Pasar Jum'at.
Beeny Primiadi, Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum Satpol PP Purwakarta mengatakan, menjelang Ramadan dan lebaran razia akan semakin diintensifkan. "Pas lebaran akan semakin banyak, razia miras, akan lebih diintensifkan. Malam Minggu kemarin razia di wilayah kota sampai ke Campaka, Babakan Cikao, dan Jatiluhur. Itu juga lumayan waktunya dari jam 10 sampai jam 3 pagi berikut membubarkan geng motor," terangnya, kepada wartawan, Kamis (19/4).
Ia juga mengatakan, operasi terpadu tujuannya untuk cipta kondisi dan mengeliminir peredaran miras terutama miras oplosan. "Kemarin kita dapati 7 orang laki-laki satu orang perempuan akan pesta miras 3 botol. Di jembatan BBC ke arah Jatiluhur kan gelap, jadi suka dipakai untuk pesta miras," terang Beeny.
Untuk bulan Ramadan, lanjut ia, pihaknya akan rutin tertibkan PKL. Kegiatan tersebut sudah terlaksana di daerah Plered. Sementara untuk Purwakarta masih berupa imbauan. "Razianya akan digelar samapai lebaran nanti. Daerah paling rawan disekitar swalayan Yogya dan Pasar Jumat, karena bisa sampai macet total, karena banyak PKL," imbuh dia.
Selanjutnya, Beeny memaparkan, untuk razia PKL, targetnya nol PKL di jalan tersebut. "Tahun kemarin sudah terlaksana, sudah hampir seratus persen PKL tidak berdagang di trotoar dan fasilitas umum sesuai dengan perda K3 nomor 12 tahun 2016," ungkap dia.
Solusinya, tambah Beeny, pihaknya akan mengarahkan para PKL ke Pasar Panjang dan Pasar Jalan Kemuning apabila ada PKL yang melanggar. "Mudah-mudahan selama mau menjelang Ramadan peredaran miras tidak ada terutama miras oplosan yang banyak merenggut nyawa. Namun juga, bukan hanya bulan Ramadan saja Purwakarta bebas miras yang tidak berizin. Kalau ada izinnya kita hanya bisa ngontrol doang," pungkasnya. (cr2)
Menteri Rini Rayu Petani Jual Gabah ke BUMDes
Fri, 20 Apr 2018 05:45:00 +0000
TEMPURAN, RAKA - Usaha pemerintah menstabilkan harga padi tidak main-main. Bahkan, agar petani mau menjual gabahnya ke BUMDes yang sudah bekerjasama dengan PT Pupuk Indonesia, harus menurunkan Menteri BUMN Rini M Sumarno. Hal itu terlihat saat acara panen raya di Desa Lemahduhur, Kecamatan Tempuran, Kamis (19/4) kemarin.
Rini mengajak 400 petani Karawang ikut program serapan gabah (Sergap) untuk menyelamatkan harga gabah tetap stabil. Didamping Bupati Cellica Nurrachadiana, ketua DPRD dan Dadim, mantan menteri perdagangan era Presiden Megawati Soekarnoputri Putri tersebut, berbaur bersama ratusan petani saat panen varietas Ciherang dengan alat kombain, dan bantuan simbolis rehabilitasi bangunan SDN Lemahduhur II. Ia mengatakan, para petani harus mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dalam menstabilkan harga pangan termasuk padi. Salah satu caranya dengan Sergap yaitu, pembelian hasil panen petani oleh PT Mitra Desa Bersama Tempuran/PT Mitra Sasaran (Persero) yang berperan sebagai pembeli gabah hasil panen petani. "PT Mitra Desa Bersama merupakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDeS) yang dibentuk melalui skema kerja sama antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan petani-petani. yang bergabung di BUMDes Bersama di Kecamatan Tempuran," ujarnya. 
Dia berharap, perusahaan ini bisa memiliki Rice Milling Unit (RMU) atau huler, agar kedepan para petani yang menggiling gabah bisa mengetahui jenis kualitas beras dari gabah yang sudah dipanennya. Selain itu, dirinya juga mendorong agar BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah, sekaligus sebagai agen pembangunan, terus meningkatkan perannya dalam mendorong perekonomian masyarakat di wilayah pedesaan. "Selain berperan sebagai offtaker, petani juga akan mendapat manfaat lain yang dapat mendorong kesejahteraannya," katanya.
Di Mitra Sasaran sebut Rini, petani tidak hanya mendapat jaminan harga gabah, tetapi juga ada kegiatan usaha lain seperti jual beli pupuk, dan produk-produk lain yang memberikan pendapatan sampingan juga bagi petani. "Ini merupakan sebuah skema kerja sama yang menguntungkan,” tandasnya.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asikin Idat mengatakan, Pupuk Indonesia mendorong berkembangnya BUMDes sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan yang mandiri. "Hasil gabah petani dibeli oleh PT Mitra Desa Bersama Tempuran, setelah itu diproses menjadi beras di mesin pengolahan gabah atau Rice Mill milik PT Pupuk Indonesia Pangan yang kemudian berasnya dijual. Dengan begitu, harganya juga lebih bagus bagi petani itu sendiri sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani," katanya. 
Seperti diketahui Pupuk Indonesia memiliki tugas mengelola PT Mitra Desa Bersama Tempuran di Kabupaten Karawang yang memiliki anggota 126 kelompok tani, dan 5.903 petani dengan luas lahan pertanian 6.679 hektar. (rud)
Gara-gara Medsos, Dua Keluarga Cekcok
Fri, 20 Apr 2018 05:30:00 +0000
LEMAHABANG WADAS, RAKA - Menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan aplikasi lainnya haruslah bijak. Pasalnya, kalau sudah menyinggung hal negatif tentang seseorang tanpa dasar, bisa berbuntut keributan di dunia nyata, bahkan masuk ke ranah hukum.
Baru-baru ini, kejadian itu menimpa Fitri (23), gadis asal Dusun Sentul II RT 02/02, Desa Pulojaya, Kecamatan Lemahabang. Fitri yang masih duduk di bangku kuliah ini dituding temannya sendiri Novia (19) sebagai wanita "tidak baik", dengan kata-kata tidak pantas di laman Facebook pribadi dan calon suaminya. Akibatnya, dua keluarga yang tetanggaan itu, bermusyawarah di kediaman kepala Desa Pulojaya untuk melaporkan akar masalah dan menuntut pemilik akun Novia C'Princes Sentul Perapatan, yang tidak lain tetangga Fitri itu meminta maaf secara terbuka.
Di sela musyawarah, Fitri yang didampingi ibunya Rawis mengaku tidak terima atas tulisan-tulisan Novia yang sudah mencemarkan nama baiknya. Baik di dinding komentar orang lain, termasuk inbox kepada Fitri dan calon suaminya. Musababnya, Novia yang sudah berkeluarga ini, menyebut-nyebut dirinya sebagai wanita tidak baik hingga kata-kata yang tidak pantas bagi seorang perempuan. Bahkan, entah apa yang menjadi motifnya, Novia juga mengompori calon suaminya dulu dengan tulisan inbox di laman Facebooknya dengan perlakuan yang tidak sopan, dan cenderung merendahkannya sebagai seorang perempuan baik-baik.
Buntutnya, Desember 2017 lalu, ia harus batal menikah gara-gara diputusin calon suaminya yang diduganya akibat tulisan negatif yang dituduhkan terhadapnya. Jujur sebut Fitri, dirinya merasa dicemarkan nama baiknya. Apalagi hal-hal fitnah yang dilakukan Novia itu bisa dibaca semua orang, sehingga berdampak pada psikologisnya, karena merasa semua yang dituduhkan itu tidak benar. "Saya korban dicemarkan nama baik, apalagi disebut sebagai wanita tidak baik di laman-laman media sosial yang dibaca semua orang," keluhnya kepada Radar Karawang, Kamis (19/4) kemarin.
Fitri yang masih didampingi ibunya ini mengaku memusyawarahkan dengan pihak desa, sekaligus menuntut tetangganya itu meminta maaf secara terbuka. Terlepas apapun motifnya, yang jelas nama baiknya sudah dicemarkan dengan fitnah dan tulisan Novia yang membuatnya sakit hati. Karena secara terbuka dirinya bantah semua tudingan bahwa dirinya dianggap wanita tidak baik dengan label-label yang tidak pantas. Termasuk, konsekwensinya yang harus membuat pernyataan dan disaksikan semua elemen untuk tidak mengulangi perbuatannya di media sosial, termasuk di media massa. "Kita masih berbaik hati memusyawarahkan, tapi jika fitnah ini diulang-ulang terus, mungkin bisa dibawa ke ranah hukum," katanya.
Pemilik Akun Novia C'Princes Senttul Perapatan yang tak lain adalah Novia, tetangga Fitri, mengakui bahwa bukti tulisan yang diprint out di laman Facebook atas kata-kata negatif  kepada Calon suami Fitri, dan dinding komentar lainnya adalah tulisan hasil ketikannya, baik inbox maupun yang di dinding komentar lainnya. Disinggung motif, Novia mengakui khilaf, karena dengan mudahnya menulis kata-kata itu atas dasar ketidaksukaan pada pribadi Fitri.
Ia tidak tahu resiko yang akan dihadapi berbuntut panjang seperti ini, karenanya atas tulisan-tulisan yang sudah menyinggung dan merendahkan teman sekaligus tetangganya itu, dia secara terbuka meminta maaf, baik kepada Fitri maupun keluarganya. Ia berjanji, baik lisan maupun tulisan pernyataan, tidak akan mengulangi perbuatannya yang sering menyinggung Fitri dan keluarganya, termasuk kepada orang lain sekalipun.
Ia nyatakan, sebut Novia, apa yang ditulisnya di media sosial, adalah murni kesalahan dan kekhilafan yang memang tidak semestinya diungkapkan. "Kepada keluarga dan Fitri, saya mohon maaf dan tidak akan mengulangi kekhilafan serupa di media sosial," katanya.
Mediator musyawarah yang juga Kades Pulojaya Solehudin mengatakan, yang dialami Novia dan Fitri yang tak lain warganya ini, harus jadi pelajaran kepada semua pihak, dari latar belakang manapun, agar bijak menggunakan media sosial. Tahan jari dari hal-hal yang beresiko merugikan diri dan orang lain, sebab jika sudah ada ketersinggungan akan repot dan beresiko di dunia nyata. Atas musyawarah yang disaksikan langsung dua belah pihak keluarga, polsek dan anggota Koramil dan trantib desa, dia harap baik-baik saja setelah ini, tidak ada yang berkepanjangan lagi. Sebab Novia sudah mengakui salah dan khilaf sementara Fitri yang ditudingnya, sudah menerima permintaan maaf. "Semuanya sudah clear, ini jadi pelajaran yang baik bagi kita semua menyikapi medsos," ungkapnya. (rud)

Perbaiki Jalan Poros Desa Rp 300 Miliar
Fri, 20 Apr 2018 05:15:00 +0000
KARAWANG, RAKA - Tidak sulit menemukan jalan rusak di Kabupaten Karawang. Karena di seluruh desa banyak sekali keroakan jalan. Bahkan beberapa diantaranya sering memicu kecelakaan lalu lintas.
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Karawang mencatat ada 772 ruas jalan yang harus mendapat perhatian serius. "Untuk panjangnya itu ada sekitar 1.953 kilometer, dengan dana yang ada kita bagi-bagi kepada setiap wilayah. Maka hasilnya pun belum terlihat maksimal," ujar Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Kabupaten Karawang H Rusman Kusnadi kepada Radar Karawang di kantor PUPR, Kamis (19/4) kemarin.
Ia melanjutkan, jalan poros desa sudah menjadi prioritas kerja sejak tahun kemarin. Namun, anggaran yang disiapkan dirasa belum bisa mengatasi persoalan jalan rusak. "Tahun ini Pemerintah Kabupaten menyiapkan anggaran Rp 300 miliar untuk memperbaiki jalan poros desa. Karena anggaran kita terbatas, jadi pengerjaannya juga sepotong-sepotong," paparnya.
Melihat nilai anggaran perbaikan jalan, pihaknya berharap agar DPRD bisa bersinergis dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi masalah perbaikan jalan, sehingga kedepan pembangunan bisa lebih terlihat saat dilaksanakan. "Dengan dana aspirasi itu mencapai Rp 450 miliar besarnya. Tahun ini hanya bisa melakukan (perbaikan) 80 sampai 100 kilometer, pekerjaan rumah kita masih banyak," ujarnya.
Kedepan pihaknya mewacanankan dalam satu tahun akan terlebih dahulu dituntaskan satu ruas jalan, tidak tersebar. Sehingga pembangunan yang dilakukan dapat maksimal dan terlihat. "Kita sedang programkan di tahun 2019. Kita usulkan tahun 2020, kita akan susun," ucapnya. (apk)
Honor Kades Ditambah Rp 1 Juta
Fri, 20 Apr 2018 05:00:00 +0000
Linmas Rp 25 Ribu

KARAWANG, RAKA - Ancaman demo para kepala desa menuntut kenaikan penghasilan tetap (siltap) ternyata hanya isapan jempol. Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang terlihat normal, Kamis (19/4) kemarin.
Meski begitu, perwakilan kepala desa seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Forum Kepala Desa Karawang (Fordeska), Ikatan Kepala Desa (IKD), melakukan audiensi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), kabag Tata Pemerintahan dan kabag Hukum Setda Kabupaten Karawang. Hasilnya, keinginan para kepala desa bisa mendapatkan honor Rp 6 juta kandas. Karena penambahan honor hanya Rp 1 juta. Sedangkan untuk sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala dusun mendapat kenaikan honor Rp 500 ribu, ketua RT Rp 50 ribu, linmas Rp 25 ribu, dan pemungut PBB Rp 750 ribu.
Kepala Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Endang Heryana yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, meski ada penambahan honor kades dan perangkatnya, dia beranggapan itu bukan kenaikan siltap. Karena tidak menggunakan alokasi dana desa (ADD). "Hanya saja dalam regulasi DBH (dana bagi hasil) tersebut, kepala desa dan perangkatnya boleh menikmati sampai satu juta, sesuai dengan rumusan perubahan regulasi," ucap Endang yang juga menjadi penasehat Apdesi Karawang.
Seharusnya, lanjut Endang, kenaikan honor tersebut diambil dari ADD sesuai dengan besaran siltap. "Dengan merubah regulasi DBH, kepala desa jangan mau dibodohi," tandasnya.
Sekretaris Apdesi Karawang Alek Sukardi membenarkan hasil audiensi bersama Muspida Karawang, kepala desa mendapat kenaikan honor Rp 1 juta, kaur sekdes dan kadus naik Rp 500. "Ketua RT dan RW naik Rp 50 ribu, linmas Rp 25 ribu, dan pemungut PBB Rp 750 ribu," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Barisan Kepala Desa Karawang Endang memilih tidak menghadiri audiensi tersebut. Dia mengaku tidak sepakat dengan kesepakatan kenaikan honor kades hingga pemungut PBB. Menurutnya, linmas harus lebih besar kenaikan honornya karena paling capek bekerja. "Ini tidak manusiawi, masa tunjangannya paling rendah Rp 25 ribu," tuturnya.
Pihaknya meminta agar Pemkab Karawang tidak terpaku pada kenaikan honor kades. Karena yang paling banyak bekerja dari tingkatan paling bawah. "Kami meminta kepada pemda agar hasil audiensi dikaji ulang, dan lebih memperhatikan linmas, RT dan RW," tuturnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala DPMD Kabupaten Karawang Ade Sudiana belum memberikan keterangan resmi soal kenaikan siltap kades. (rok)
Oknum Pendamping PKH Sukatani Diberhentikan
Fri, 20 Apr 2018 04:30:00 +0000
PURWAKARTA,RAKA- Salah seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sukatani diberhentikan. Diduga, pendamping tersebut memotong bantuan untuk penerima PKH. Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Purwakarta memastikan tidak akan ada pemotongan dana sepeser pun bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah tersebut kedepan.
Adapun berkaitan dengan adanya kabar pemotongan dana PKH di Desa Cianting Utara Kecamatan Sukatani oleh oknum tertentu. Koordinator Kabupaten Pendamping PKH, H. Agus, S.Sos menegaskan, pihaknya telah menyelesaikan kisruh tersebut, dan dana yang diduga dipotong telah dikembalikan kepada para KPM. "Pihak terkait yang melakukan pemotongam tersebut. Atas rekomendasi Korkab Pendamping PKH, tengah diproses oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Yang bersangkutan diberi keleluasaan untuk memilih, berhenti secara sukarela atau di proses. Jika berhenti atas inisiatif sendiri, bisa langsung, namun jika diproses otomatis namanya masuk daftar hitam di Kemensos," ujarnya, Kamis (19/4).
Agus memastikan, di masa mendatang hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Pihaknya memohon maaf kepada warga yang telah dirugikan oleh oknum tersebut. "Ini menjadi bahan evaluasi kita. Saya pastikan hal ini tidak akan terjadi lagi. Kami memohon maaf kepada warga atas kelalaian yang terjadi," ujarnya.
Untuk diketahui, PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada KPM dan bagi anggota keluarga KPM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban KPM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Selain itu, pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan millenium. Lima komponen tujuan MDG’s yang akan terbantu oleh PKH diantaranya pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita serta Pengurangan kematian ibu melahirkan. (gan)
DPT Pilkada Naik 2000 Pemilih
Fri, 20 Apr 2018 04:15:00 +0000
PURWAKARTA,RAKA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Bupati Purwakarta 2018 sebanyak 656.265. Dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 329.609, dan pemilih perempuan sebanyak 326.656. Jumlah tersebut ditetapkan oleh KPU Purwakarta dalam pada rapat pleno terbuka penetapan DPT di Kawasan Grama Tirta Jatiluhur, Purwakarta Kamis (19/4).
"Lebih dari 65 ribu warga Kabupaten Purwakarta telah ditetapkan masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilgub Jawa Barat serta Pilbup Purwakarta 2018," ujar Ketua KPU Purwakarta, Ramlan Maulana, usai rapat pleno terbuka penetapan DPT.
Jumlah DPT yang didapat itu, ialah hasil dari perhitungan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Purwakarta. Ramlan menyebut, ada kenaikan jumlah dari daftar pemilih sementara yang sebelumnya diumumkan. "Dari DPS itu terhitung sejumlah 654.353, berarti ada kenaikan sekitar 2000an pemilih, ya," katanya.
Dari DPT yang telah ditentukan itu, sekitar 32 ribu ialah para pemilih pemula yang baru pertama kali mengikuti pemilu. Jumlah yang cukup signifikan, kata Ramlan, pasalnya ada juga remaja tersebut yang baru menginjak 17 tahun disekitar tanggal pencoblosan. "Mereka memang statusnya pemilih pemula. Bahkan yang di sekitar dan tepat di tanggal 27 Juni ada yang baru 17 tahun, cukup banyak," pungkasnya. (gan)
Lima Desa Bermasalah
Fri, 20 Apr 2018 04:00:00 +0000
Diduga Selewengkan Bantuan Keuangan Rp400 Juta

PURWAKARTA,RAKA- Lima desa dari 83 desa penerima Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa yang berasal dari APBD Kabupaten Purwakarta tahun 2017 yang pengerjaannya dilakukan oleh pihak ketiga diduga bermasalah.
Dari informasi yang dihimpun, lima desa yang penerima bankeu masing-masing sebesar Rp 400 juta itu diantarannya Desa Cijati, Kecamatan Maniis, Desa Citalang, Kecamatan Tegalwaru, Desa Sindangsari, Kecamatan Bojong, Desa Sadarkarya, Kecamatan Darangdan dan Desa Cibingbing, Kecamatan Bojong. Kini, perkara dugaan penyimpangan dana bankeu untuk infrastruktur desa itu tengah ditangani oleh pihak Polres Purwakarta. Belasan saksi dan sejumlah kepala desa, telah menjalani proses pemeriksaan di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Purwakarta.
Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Agta Bhuwana mengatakan, pihaknya mendapat informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dana bantuan tersebut. "Sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap beberapa para penerima bankeu desa yang berasal dari APBD Purwakarta tahun 2017. Dalam hal ini para kepala desa, yang ada di Purwakarta, lebih dari 5 kita lakukan penyelidikan, nanti hasilnya kita jelaskan jika sudah selesai," ujarnya, kepada awak media, awal pekan lalu.
Menurutnya, perkara ini masih dalam tahap lidik. Sudah belasan saksi diperiksa. "Jadi dari surat dan pengaduan masyarakat, kita tanggapi, kita teliti, kita dalami, kita cari alat buktinya, tentukan ini pidana atau bukan, kita wawancara para pengaju proposal, kalau pidana kita lakukan penyelidikan," ucapnya.
Di tempat terpisah, Kepala Desa Cijati Kecamatan Maniis, Zenal Arifin, membantah telah menerima bankeu dengan nilai Rp 400 juta. "Sejak menjabat pada 2015, kami di Desa Cijati belum pernah menerima bantuan keuangan desa yang berasal dari APBD Purwakarta, yang disebut-sebut sebesar Rp 400 juta," ujar Kades melalui sambungan selulernya, Kamis (19/4).
Dengan ini, pihaknya mengklarifikasi soal desanya yang menjadi salah satu dari lima desa yang diduga bermasalah dalam penggunaan dana tersebut. "Mungkin desa lain di kecamatan yang sama, kalau desa saya belum pernah terima, bankeu tersebut," ujarnya. (gan)
Hipertensi Dominasi Warga Sukamerta
Thu, 19 Apr 2018 12:00:00 +0000
RAWAMERTA, RAKA- Hipertensi dan penyakit mata masih mendominasi di kalangan masyarakat, diketahui saat Rumah sakit Lira Medika mengadakan pengobatan gratis di kantor Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta. Antusiasme masyarakat terlihat saat menyambut pengobatan gratis tersebut. Pasalnya, selama ini hanya rumah sakit Lira Medika saja yang melakukan pengobatan gratis ke desa-desa.
Menurut salah seorang petugas rumah sakit Lira Medika, dr Kinanti, sebelum dilaksanakan pengobatan gratis, pihaknya menyebarkan kupon untuk 200 orang. Namun dari pengalaman sebelumnya, antusias masyarakat justru melebihi kuota yang sudah ditentukan. Jumlah masyarakat yang datang melebihi total kupon yang sudah disiapkan.
Meski demikian, pihaknya tetap melayani masyarakat meskipun melebihi jumlah kuota yang ada. Karena, bakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian rumah sakit Lira Medika kepada masyarakat Karawang. “Untuk baksos akan diperluas hingga ke setiap desa yang berada di Kabupaten Karawang,” ujarnya, kepada Radar Karawang.
Tim penggerak PKK Desa Sukamerta, Rita, menuturkan, bakti sosial yang dilakukan rumah sakit Lira Medika, cukup mambantu mengurangi beban masyarakat. “Sangat membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Dan baru rumah sakit Lira Medika yang melakukan baksos pengobatan gratis,” ucapnya.
Dirinya berharap, rumah sakit lain pun bisa melakukan hal yang sama, hingga ke daerah-daerah pelosok yang berada di Kabupaten Karawang. Dirinya meyakini hal tersebut bisa memantu dan meringankan beban masyarakat dan akan sangat bermanfaat. (rok)

rssfeedwidget.com